Rutan Blora Hadiri Apel Bersama Netralitas ASN pada Pilkada 2024

Blora - Dalam rangka menjaga netralitas dan profesionalisme menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora turut berpartisipasi dalam kegiatan Apel Bersama Netralitas Aparatur Negara pada Pilkada 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, Jumat (22/11).

Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Kridosono Kabupaten Blora pada pukul 07.30 WIB hingga selesai. Kegiatan diikuti oleh berbagai instansi di Kabupaten Blora, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Rutan Blora diwakili oleh Kasubsie Pelayanan Tahanan, Tri Murcahyono.

Baca juga: Bapas Kelas II Nusakambangan Ikuti Sosialisasi Uji Coba Aplikasi Sistem Manajemen BMN Terpadu secara Daring

Rangkaian acara dimulai dengan pembacaan Ikrar Netralitas ASN, dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas Ikrar Netralitas ASN. Prosesi ini bertujuan untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam menjaga profesionalisme dan netralitas selama penyelenggaraan Pilkada.

Baca juga: Kenang Jasa Pahlawan, Lapas Terbuka Nusakambangan Gelar Upacara Bendera

Plt. Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, dalam sambutannya, menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada. "Dalam pelaksanaan Pilkada, ASN harus menunjukkan sikap netral, tidak memihak, dan fokus menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, " tegasnya.

Sambutan juga disampaikan oleh Komandan Kodim Blora dan Kapolres Blora, yang menggarisbawahi pentingnya stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada. Acara diakhiri dengan pembacaan doa bersama sebagai wujud harapan agar pesta demokrasi dapat berlangsung lancar dan damai.

Baca juga: Lepas Sambut Pegawai Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan

Apel bersama ini menjadi momen penting bagi ASN di Kabupaten Blora untuk menunjukkan integritas dan komitmen mereka dalam mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.